Survei Litbang Kompas: Tingkat Kesukaan Publik terhadap Partai Demokrat Meningkat Menjadi 56,5%

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Minggu (14/5/2023). (KOMPAS.com/ Tatang Guritno)
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Minggu (14/5/2023). (KOMPAS.com/ Tatang Guritno)

SULTRA PERDETIK, –¬†Hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada bulan Mei 2023 mengungkapkan bahwa Partai Demokrat menjadi partai politik dengan tingkat kesukaan publik tertinggi, mencapai 56,5 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan survei sebelumnya yang dilakukan pada bulan Januari 2023, di mana Partai Demokrat memperoleh angka 55,9 persen.

Partai Demokrat berhasil mempertahankan posisinya di atas Partai Golkar, yang memperoleh angka 51,4 persen. Namun, tingkat kesukaan publik terhadap Partai Golkar mengalami penurunan dibandingkan dengan survei sebelumnya pada bulan Januari 2023, yang mencapai angka 54,7 persen.

Bacaan Lainnya

Peringkat kesukaan publik selanjutnya diduduki oleh Partai Gerindra dengan angka 50,1 persen pada bulan Mei. Angka ini juga menurun dibandingkan dengan survei sebelumnya pada bulan Januari yang mencapai 51,4 persen.

Survei ini dilakukan secara tatap muka dalam rentang waktu 29 April hingga 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 30 provinsi Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error sekitar 2,83 persen.

Survei Litbang Kompas menekankan bahwa tingkat kesukaan publik terhadap partai politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk prestasi dan kontroversi yang terkait dengan partai tersebut. Kasus-kasus yang melibatkan kader partai politik juga menjadi salah satu indikator tingkat kesukaan publik terhadap partai tersebut.

Meskipun Partai Demokrat menjadi partai politik yang paling disukai, beberapa kader Partai Demokrat menjadi perbincangan publik karena terlibat dalam masalah hukum, seperti kasus korupsi. Salah satu contohnya adalah Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe, yang juga merupakan kader Partai Demokrat, terjerat dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, banyak elite Partai Demokrat yang terlibat dalam kasus korupsi, seperti mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, juga pernah ditahan karena terlibat dalam kasus proyek Hambalang. Namun, saat ini Anas telah bebas.  (red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *