SULTRA PERDETIK, – Komjen Pol (P) DR.(H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, yang menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, mengikuti rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI). Rakor virtual ini merupakan bagian dari serangkaian rapat yang diadakan secara serempak di seluruh Indonesia dan dipimpin langsung oleh Mendagri RI, Tito Karnavian, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin, 11 September 2023.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari berbagai lembaga, termasuk Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, Sektretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Epi Sulandari, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) Kementan, Indah Sulistyo Rini, Wakasatgas Pangan Polri, Brigjen TNI Dr. Eko Nursanto, serta para Forkopimda dari seluruh Indonesia dan berbagai stakeholder terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga turut hadir sejumlah pejabat, termasuk Sekda Sultra, Asisten II Sekda Sultra, Kepala BI Sultra, Kepala Badan Pusat Statistik Sultra, Kepala Bulog Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sultra, Kejati Sultra, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov, Karantina Pertanian Kendari, serta pejabat terkait lainnya.
Dalam rapat ini, Mendagri RI Tito Karnavian memberikan arahan bahwa inflasi pada bulan Agustus 2023 dibandingkan dengan Agustus 2022 (year on year) mencapai 3,27 persen, dengan catatan bahwa pada bulan Juli hingga Agustus terjadi deflasi sebesar -0,02 persen. Ini menunjukkan penurunan secara umum dalam tingkat inflasi.
Pada perbandingan dari bulan Desember 2022 hingga Agustus 2023, tingkat inflasi hanya mencapai 1,43 persen, yang menandakan bahwa inflasi cukup terkendali. Beberapa komoditas seperti beras, cabe rawit, dan cabe merah menjadi penyumbang inflasi pada minggu sebelumnya.
Untuk mengatasi kenaikan harga cabe merah dan cabe rawit, diharapkan adanya gerakan tanam di daerah masing-masing.
Masalah kenaikan harga beras juga dibahas, dengan fokus pada peningkatan produksi dalam negeri melalui kerja keras Badan Pangan Nasional dan Bulog. Pemerintah juga berencana memperkuat stok beras dengan mekanisme impor dari luar negeri.
Untuk menekan kenaikan harga beras, akan ada intervensi di tingkat pusat oleh Badan Pangan Nasional, Bulog, dan melalui mekanisme bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Selain itu, diharapkan daerah-daerah terus memonitor cadangan beras dan bekerjasama dengan Bulog untuk mengatasi kenaikan harga beras dengan memberikan bantuan sosial dari dana anggaran reguler, bansos, hingga belanja tidak terduga.
Inovasi dan kreasi dari pemerintah daerah juga diharapkan untuk mengatasi masalah ini agar tidak memberatkan masyarakat.
Selanjutnya, Presiden RI memberikan beberapa perhatian penting pada rapat koordinasi nasional terkait pengendalian inflasi tahun 2023, termasuk apresiasi kepada tim pengendali inflasi pusat dan daerah, pemantauan ketersediaan dan harga beras, integrasi data stok, pemantauan harga-harga pangan, dan peningkatan cadangan pangan di daerah. Fiskal daerah juga diharapkan untuk dioptimalkan dalam mengendalikan inflasi, sambil memperkuat sarana prasarana pertanian.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adiningrat Widyasanti, memberikan paparan mengenai indeks perkembangan harga pada Minggu pertama bulan September 2023. Dalam paparannya, ia mencatat bahwa sejumlah kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 22 persen dibandingkan minggu sebelumnya.
Komoditas utama yang menyumbang kenaikan IPH meliputi cabai merah, beras, dan gula pasir. Namun, ada kabar baik bahwa bawang merah, bawang putih, dan telur ayam ras menjadi penyumbang utama penurunan IPH di beberapa kabupaten/kota.
Selanjutnya, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengidentifikasi enam tantangan nasional yang berpotensi berdampak pada Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 dan 2024.
Tantangan ini mencakup disrupsi logistik global yang sulit menekan inflasi terutama pada komoditas pangan, perubahan iklim ekstrem seperti El-nino yang dapat mengancam ketahanan pangan, ketimpangan ekonomi yang tercermin dalam Gini ratio, lunturnya kepedulian dan kohesi sosial, tuntutan masyarakat terhadap keamanan dan kepastian hukum di tengah ketidakpastian global, serta tahapan pemilu 2024 yang berpotensi mempolarisasi masyarakat dan tantangan pasca pemilu.
Untuk kondisi inflasi di Sulawesi Tenggara per Agustus 2023, tingkat inflasi mencapai 3,52 persen (year on year), di atas rata-rata nasional sebesar 3,27 persen. Namun, secara month to month, Sultra mengalami deflasi sebesar 0,12 persen. Inflasi Sulawesi Tenggara dipantau dari dua kota utama, yaitu Kota Kendari sebesar 3,35 persen (year on year) dan Kota Baubau sebesar 4,11 persen (year on year). (red)
