Penyelundupan Nikel Gaya Baru Mengancam Cadangan Mineral Indonesia

SULTRA PERDETIK, -Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Pati Jaya, telah menyoroti adanya dugaan penyelundupan nikel gaya baru di Indonesia, terutama terkait ekspor Nickel Pig Iron (NPI).

Bambang mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dengan masih diizinkannya ekspor NPI, Indonesia juga turut mengekspor mineral ikutan lainnya yang terkandung di dalamnya.

Bacaan Lainnya

NPI, sebuah komoditas yang saat ini diekspor, hanya mengandung 10%-12% nikel, sementara 88%-90% sisanya mengandung mineral kritis lainnya. Menurut Bambang, nikel sendiri adalah mineral kritis yang memiliki nilai tinggi.

Namun, dengan cadangan yang terbatas, diperkirakan hanya bertahan selama 10-13 tahun ke depan, dan dengan adanya 17 smelter NPI yang beroperasi di Indonesia, maka cadangan nikel tersebut akan semakin terkikis dan mungkin hanya mencukupi untuk kurang dari 10 tahun lagi.

Oleh karena itu, Bambang mendesak pemerintah untuk menghentikan kegiatan ekspor NPI. Ia berpendapat bahwa produksi NPI seharusnya tidak boleh dilakukan lagi di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Ilmate).

Bambang menganggap ini sebagai bentuk penyelundupan gaya baru yang tidak dapat diterima.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta sejumlah perusahaan smelter pada tanggal 8 Juni 2023, Bambang menjelaskan bahwa sebelum adanya kebijakan larangan ekspor bijih nikel, bijih nikel hanya mengandung sekitar 1,7%-2% nikel, sedangkan sisanya sebesar 98% merupakan mineral ikutan. Namun, saat ini produk NPI hanya memiliki kandungan nikel sebesar 10%-12%, dengan mineral ikutan yang lebih tinggi.

Bambang juga mengusulkan agar hilirisasi nikel dapat mengikuti contoh hilirisasi yang telah dilakukan pada industri timah di Bangka Belitung sejak 20 tahun yang lalu. Ia menyebutkan bahwa smelter timah di sana telah beroperasi selama 20 tahun dan mencapai tingkat hilirisasi sebesar minimal 96%, bahkan saat ini telah mencapai 99,99%.

Tindakan hilirisasi ini penting untuk meningkatkan nilai tambah dan pengolahan dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah. Dalam hal ini, Bambang berpendapat bahwa sektor nikel harus mengikuti jejak hilirisasi yang telah berhasil dilakukan oleh sektor timah. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *