Washington – Partai Republik dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) pada Kamis (28/9) membuka sidang pertama penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden, beberapa pekan setelah Ketua DPR AS Kevin McCarthy mengajukan permintaan tersebut.
Partai Republik menuduh Biden menyelewengkan kekuasaannya ketika dia menjabat sebagai duta presiden untuk membantu sang putra, Hunter Biden, dalam mendapatkan kesepakatan usaha luar negeri yang digunakan digunakan menguntungkan, kemudian mendapatkan keuntungan pribadi dari "korupsi" tersebut.
McCarthy pada 12 September memohonkan agar penyelidikan pemakzulan terhadap Biden dibuka.
Dalam sidang penyelidikan pada Kamis yang dimaksud dimaksud dipimpin oleh Ketua Komite Pengawasan DPR AS, James Comer, dikatakan bahwa Biden telah lama dijalani berbohong mengenai urusan industri anggota keluarganya.
"Rakyat Amerika menuntut pertanggungjawaban atas budaya korup ini," ujar Comer.
Partai Demokrat mengatakan bahwa tiada ada bukti yang dimaksud mana menunjukkan Biden telah lama dijalani menerima pembayaran tersebut, atau terlibat dalam usaha putranya.
Perwakilan dari Partai Demokrat Jamie Raskin mengecam para kolega Partai Republik yang tersebut mempresentasikan 12.000 halaman catatan bank yang dimaksud bukan membuktikan "sepeser pun" diberikan kepada sang presiden.
Salah satu saksi ahli panel, profesor hukum Jonathan Turley, juga mengakui bahwa bukti-bukti yang digunakan telah terjadi dijalani dikumpulkan oleh Partai Republik sejauh ini bukan membuktikan kasus mereka.
Gedung Putih sudah pernah berulang kali menolak pernyataan Partai Republik yang mana yang menyebutkan bahwa Biden menyalahgunakan kekuasaan jabatannya untuk memperkaya keluarganya. Menjelang sidang penyelidikan pada Kamis itu, Gedung Putih merilis sebuah memo setebal 15 halaman yang tersebut dimaksud membantah dugaan dari Republik.
Ian Sams, juru bicara Gedung Putih untuk pengawasan serta investigasi, pada Selasa (26/9) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Partai Republik belaka mencoba mengalihkan perhatian dari penutupan pemerintah (shutdown) yang dimaksud mana akan dimulai akhir pekan ini jika Kongres gagal mengesahkan rancangan undang-undang pengeluaran.
Sumber: Antaranews.com
