SULTRA PERDETIK, – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP), telah resmi mendaftar sebagai calon legislatif dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Bersama dengan 44 Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar Sultra, AJP secara resmi menyerahkan berkas pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra pada Minggu, 14 Mei 2023.
AJP menyatakan komitmennya untuk berkontestasi dalam Pileg 2024 meskipun telah dipastikan maju dalam Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Kendari setelah Pileg. Keputusan ini didasarkan atas perintah partai yang menginginkan dirinya maju di Dapil Kota Kendari, dengan tujuan untuk memperoleh kembali kursi yang diperoleh pada Pileg 2019 dan berharap Partai Golkar dapat memperoleh dua kursi di dapil tersebut.
Selain itu, AJP melihat kontestasi ini sebagai bentuk uji coba untuk Pilwali Kota Kendari yang akan diselenggarakan pada November 2024. Ia berharap dapat memperbaiki sinkronisasi antara kinerja DPRD Sultra dan Pemerintah Kota Kendari, mengingat ketidakselarasan yang terjadi pada periode sebelumnya. AJP menekankan pentingnya sinkronisasi ini agar aspirasi masyarakat yang disampaikan saat turun reses dapat direspons dengan baik oleh Pemerintah Kota Kendari dan agar kebijakan yang diambil beriringan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam Pileg mendatang, AJP berkomitmen untuk memaksimalkan dukungan suara yang telah diperolehnya sebelumnya. Pada Pileg 2019, AJP berhasil meraih 13.659 suara dan pada Pileg 2024, ia menargetkan untuk mencapai 30 ribu suara. Ia percaya bahwa kinerjanya yang telah terbukti dalam mengawal dan merealisasikan kebutuhan masyarakat akan menjadi dasar yang kuat untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar di masa depan.
AJP mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Kendari atas dukungan yang telah diberikan sejauh ini. Ia berjanji akan terus berjuang untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kinerja legislatif yang tanggap dan berpihak kepada kebutuhan rakyat.
“Kita sudah memberikan bukti kepada masyarakat Kota Kendari, sehingga nantinya pencapaian itu bisa bertambah,” tukasnya. (red)
Tolong investigasi dan kejar pernyataan dari gubernur/walikota sultra, terkait jemaha haji 2023 yg dibebankan biaya pesawat menuju embargasi / keberangkatan UPG makassar sebesar 3,8jt / orang…kesannya pemda abai dan kurang peduli