Desa Waturambaha Terjebak dalam Status Tanah yang Bermasalah

SULTRA PERDETIK, –┬áDi Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, terdapat sebuah kegalauan yang mendalam yang dirasakan oleh ratusan kepala keluarga (KK). Mereka yang telah tinggal di pemukiman ini selama puluhan tahun kini harus menghadapi kenyataan yang mengejutkan: pemukiman mereka terletak di dalam kawasan hutan. Padahal, lokasi ini awalnya ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat relokasi bagi warga yang berasal dari Pulau Labengki Besar.

Kegalauan ini semakin mencuat ketika warga Desa Waturambaha mencoba melegalkan status tanah tempat tinggal mereka. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak untuk menerbitkan sertifikat tanah kepada warga karena status tanah tersebut bertentangan dengan status kawasan hutan. Wakir, salah seorang warga Desa Waturambaha, mengungkapkan, “Setelah dibuka peta, BPN tidak mau, kecuali status kawasannya diturunkan terlebih dahulu. Baru bisa ada sertifikat.”

Bacaan Lainnya

Wakir adalah salah satu di antara ratusan KK yang menempati tanah ini. Dia bercerita tentang awal mula mereka dipindahkan ke Desa Waturambaha, yang pada awalnya dikenal sebagai Pasir Panjang. Pada tahun 1996-1997, Pasir Panjang (Waturambaha) diresmikan sebagai perkampungan dalam program Kementerian Sosial.

Tahun 1998 kemudian menyaksikan transformasi Desa Waturambaha menjadi desa persiapan, dan lahan tersebut dibagi rata kepada masyarakat, dengan masing-masing KK mendapatkan lokasi pekarangan rumah seluas 35 meter dan lahan perkebunan seluas 2 hektar per KK. Namun, status lahan pemukiman dan perkebunan warga telah bergejolak, dengan periode tertentu status kawasan ini diubah kembali menjadi kawasan hutan.

Warga Desa Waturambaha menjadi bingung dan kecewa dengan perubahan status tanah ini. Mereka merasa tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah tempat mereka tinggal dan bercocok tanam. Selain pemukiman dan perkebunan warga, fasilitas pemerintah seperti bangunan sekolah juga berada di atas tanah kawasan hutan produksi terbatas (HPT), yang semakin memperumit situasi.

Kegalauan yang sama juga dialami oleh Muslimin, yang telah menempati perkampungan ini sejak tahun 1997 melalui program Kementerian Sosial. Mereka yang awalnya berharap mendapatkan kepastian hukum atas tanah perkebunan mereka kini mendapati bahwa tanah tersebut masih tergolong sebagai kawasan hutan produksi terbatas.

Halim, seorang warga lainnya, juga belum mendapatkan legalitas resmi dari Badan Pertanahan Nasional untuk rumahnya, dikarenakan status tanah yang masih berada di atas HPT.

Wakir, Muslimin, dan Halim mewakili ratusan KK yang menghadapi masalah serupa terkait status tanah mereka. Mereka berharap agar Kementerian Kehutanan bisa menurunkan status hutan dari kawasan pemukiman dan perkebunan warga, sehingga kegalauan yang mereka alami dapat teratasi.

Secara umum, sebagian besar warga Waturambaha bekerja sebagai nelayan, dan beberapa juga memilih menjadi karyawan perusahaan pertambangan yang beroperasi di desa mereka.

“Kami berharap agar masalah ini segera diselesaikan. Kami sangat prihatin karena kami telah dipindahkan ke sini, dan sekarang kami merasa tidak nyaman tinggal di sini karena status tanahnya masih tercatat sebagai hutan produksi terbatas,” pungkas salah seorang warga. Keadaan yang menghantui mereka adalah ketidakpastian hukum atas tempat yang telah mereka panggil sebagai rumah selama puluhan tahun.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *